2 Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan
66 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (sudah dibatalkan PP no.4 Tahun 2014)
41 Tahun 2009: tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan Profesor. Pedoman pelaksanaa Permenkeu no.164/PMK.05/2010: Tata Cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan kehormatan professor
55 Tahun 2007: Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
41 Tahun 2006: Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing
20 Tahun 2005: Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
004/U/2002: Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
184/U/2001: Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi (pdf)
179/U/2001: Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi atau di sini
178/U/2001: Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi (pdf)
234/U/2000: Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi bersama lampirannya
232/U/2000: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa (pdf)
264/U/1999: Kerjasama antar Perguruan Tinggi dan SK Dirjen Dikti no 61/DIKTI/Kep/2000
212/U/1999: Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor
155/U/1998: Pedoman Umum Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi atau di sini
339/U/1994: Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta
0442/P/1977: Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Kepada Pejabat Tertentu Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
046a/U/1977: Kewajiban Perguruan Tinggi Baik Negeri Maupun Swasta Untuk Menyusun/Memiliki Statuta. (pdf)
Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 terbitan 16 Mei 1961: Juknis Perpres no.12 Tahun 1961tentang tugas belajar
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
33 Tahun 2016: Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan, untuk lampirannya unduh di sini
49 Tahun 2014: Pemberian,penambahan Dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pns Di Lingkungan Kemenag
49 Tahun 2016: Ortaker Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
59 Tahun 2016: Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Panduan Izin Penyelenggaraan Program Studi Tahun 2018
07 Tahun 2021 : Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Lektor Kepala dan Profesor Dalam Rumpun Ilmu Agama.
05 Tahun 2020 : Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama Pada Perguruan Tinggi
B-1856/DJ.I/PP.00.9/06/2021 : Implementasi Program Dan Kebijakan Bidang Kampus Merdeka Dan Merdeka Belajar, Ma’had Al-Jami’ah Dan Rumah Moderasi Beragama Di Lingkungan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
NOMOR 74 TAHUN 2015 : PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
NOMOR 17 TAHUN 2017 : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 74 TAHUN 2015 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
NOMOR 17 TAHUN 2020 : IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN SERTIFIKAT PROFESI PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
Nomor 39 Tahun 2022 : Perubahan Atas PMA 49 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Keputusan Menteri Agama
Nomor 81 Tahun 2021 : TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 515 TAHUN.2O2O TENTANG KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI ATAS DAMPAK BENCANA WABAFI COVID- 19
Nomor 7213 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
B-2721.1/DJ.I/PP.00.9/08/2021 : PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN AKADEMIK 2021/2022 SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
Nomor 1591 Tahun 2022 : Petunjuk Teknis Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Nomor 12/E/KPT/2021 : Salinan Keputusan Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Persyaratan dan Prosedur Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta serta Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (pdf)
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor 13 Tahun 2021 : Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
Keputusan Bersama Menteri
Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Untuk Unduk SK silahkan unduh disini untuk unduh Lampiran Silahkan unduh disini)
Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Sekjen Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekjen Kementrian Agama, Sekjen Kementrian Kesehatan, dan Sekjen Kementrian Mendagri. Tentang Penyampaian Salinan Keputusan Bersama Menteri “tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Untuk unduk silahkan klik disini)
Bupati Ponorogo
Nomor 713/1807/405.01.3/2021 : Perpanjangan Kesepuluh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Ponorogo.
Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
555/In.32.1/04/2020 : Tentang Pedoman Mutu Perkuliahan Daring Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
485/In.32.1/04/2021 : Struktur Kepengurusan Rumah Moderasi Beragama Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
1479/In.32.1/11/2021 : PENGURUS RUMAH JURNAL PERIODE 2021-2026 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
Nomor 9934/In.32.1/12/2021: PELAKSANAAN PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TA. 2021/2022 SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) PADA MASA PANDEMI COVID-19.
Nomor 1 Tahun 2021: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.