UMUM

Berikut ini adalah kumpulan berbagai produk hukum tentang pendidikan tinggi sesuai dengan tingkatannya.

Undang-Undang Dasar 1945

1. UUD TAHUN 1945 (Naskah Asli) UUD 1945 (Perubahan I)
2. UUD 1945 (Perubahan II)
3. UUD 1945 (Perubahan III)
4. UUD 1945 (Perubahan IV)
5. UUD 1945 Perubahan (Keseluruhan)

Undang-Undang

1. 28 Tahun 2014: Hak Cipta
2. 5 Tahun 2014: Aparatur Sipil Negara atau di sini
3. 12 Tahun 2012: Pendidikan Tinggi dan Penjelasan
4. 25 tahun 2009: Pelayanan Publik
5. 14 tahun 2008: Keterbukaan Informasi Publik
6. 11 tahun 2008: Informasi Dan Transaksi Elektronik
7. 14 Tahun 2005: Guru dan Dosen atau di sini
8. 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya
9. 18 Tahun 2002: Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
10. 43 tahun 1999: Perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
11. 08 Tahun 1974: Pokok-Pokok Kepegawaian, diubah oleh UU no. 43 tahun 1999
12. 10 Tahun 1955: Pengubahan Nama Universiteit, Universitet, Universitit, Faculteit, Facultet dan Facultit Menjadi Universitas dan Fakultas
13. 34 Tahun 1954: Pemakain Gelar “Akuntan” (“Accountant”)

Peraturan Pemerintah

1. 57 Tahun 2021: Standart Nasional Pendidikan
2. 93 Tahun 2015: Rumah Sakit Pendidikan
3. 26 Tahun 2015: Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau diSINI
4. 13 Tahun 2015 : Perubahan Kedua atas PP no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Perubahan pertama PP no.32 Tahun 2013
5. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi atau di SINI
6. 58 Tahun 2013: Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
7. 32 Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
8. 2 Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan
9. 66 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (sudah dibatalkan PP no.4 Tahun 2014)
10. 41 Tahun 2009: tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan Profesor. Pedoman pelaksanaa Permenkeu no.164/PMK.05/2010: Tata Cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan kehormatan professor
11. 37 Tahun 2009: Dosen (146KB pdf, 62KB doc/zip)
12. 48 Tahun 2008: Pendanaan pendidikan (Penjelasannya)
13. 55 Tahun 2007: Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
14. 41 Tahun 2006: Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing
15. 20 Tahun 2005: Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
16. 19 Tahun 2005: Standar Nasional Pendidikan
17. 61 Tahun 1999: Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum – format pdf (sudah dibatalkan PP no. 17 tahun 2010)
18. 60 Tahun 1999: Pendidikan Tinggi (sudah dibatalkan PP no. 17 tahun 2010)
19. 38 Tahun 1992 : Tenaga Kependidikan (dicabut oleh PP no. 17 tahun 2010)
20. 57 Tahun 2021 : STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
21. 4 Tahun 2022 : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

Keputusan Presiden Republik Indonesia

1. 9 Tahun 2001 : Tunjangan Dosen
2. 93 Tahun 1999: Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas
3. 87 tahun 1999 : Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
4. 57 tahun 1986: Tunjangan belajar dosen hanya dosen tugas belajar dalam negeri

Peraturan Presiden Republik Indonesia

1. 75 Tahun 2016: Pendirian Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
2. 57 Tahun 2016: Universitas Islam Internasional Indonesia
3. 32 Tahun 2016: Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemristekdikti
4. 10 Tahun 2016: Dosen Dan Tenaga Kependidikan Pada PTN Baru
5. 138 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Penjelasan Setkab di SINI
6. 13 Tahun 2015: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
7. 116 Tahun 2014: Perubahan Kedua Keputusan Presiden No.87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
8. 88 Tahun 2013 : Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. 97 tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden no. 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
10. 08 tahun 2012 : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Lampirannya
11. 108 Tahun 2007: Tunjangan Tenaga Kependidikan (Mencabut Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006)
12. 65 Tahun 2007: Tunjangan Dosen
13. 12 tahun 1961 tentang pemberian tugas belajar
14. 75 tahun 2016 tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

1. 12/E/KPT/2021 : Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen
2. 377/M/Kp/IV/2015: tentang Satuan Tugas Pengawasan Intern Pemerintah di KemRistekDikti
3. 195/M/KP/IV/2015 :tentang Penetapan Logo KemRistekDikti dan lampiranya
4. 144/M/Kp/IV/2015: tentang Perubahan Nama Domain Ristek dan Dikti
5. 053 Tahun 2012 : Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
6. 075/P/2011: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. (Lihat Lampiran 01, Lampiran 02)
7. 126/P/2010: Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan
8. 015/P/2009: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (mirror)
9. 058 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan
10. 02/KSG-DIKTI/2007: Bentuk Dan Spesifikasi Blanko Sertifikat Pendidik
11. 129a/U/2004: Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
12. 045/U/2002: Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
13. 004/U/2002: Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
14. 184/U/2001: Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi (pdf)
15. 179/U/2001: Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi atau di sini
16. 178/U/2001: Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi (pdf)
17. 234/U/2000: Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi bersama lampirannya
18. 232/U/2000: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa (pdf)
19. 264/U/1999: Kerjasama antar Perguruan Tinggi dan SK Dirjen Dikti no 61/DIKTI/Kep/2000
20. 212/U/1999: Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor
21. 155/U/1998: Pedoman Umum Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi atau di sini
22. 339/U/1994: Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta
23. 0442/P/1977: Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Kepada Pejabat Tertentu Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
24. 046a/U/1977: Kewajiban Perguruan Tinggi Baik Negeri Maupun Swasta Untuk Menyusun/Memiliki Statuta. (pdf)
25. 224/MP/1961 : Keputusan Menteri Pertama terbitan 16 Mei 1961: Juknis Perpres no.12 Tahun 1961 tentang tugas belajar
26. No. 3 Tahun 2020 : Standar Nasional Pendidikan Tinggi
27. No. 5 Tahun 2020 : Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
28. No. 6 Tahun 2020 : Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri
29. No. 7 Tahun 2020 : Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
30. Penyampaian Salinan Keputusan Bersama Menteri
31. SKB Pembelajaran Daring di Era Pandemi Covid-19 
32. Nomor 74/P/2021 : Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka
33. Nomor 9983/MPK.E/AK.01.03/2022 : Akreditasi Program Studi Rumpun Ilmu Agama Tanggal 4 Februari 2022
34.  Paparan Mendikbud Ristek tentang Transformasi Standar Nasional dan Akreditas Perguruan Tinggi (Merdeka Belajar Episode ke-26)(Buku Saku MB26)
35.  No.53 Tahun 2023 : Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
36. Nomor 41 Tahun 2021 : PERMENDIKBUD RISTEK tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
37. Nomor 162/E/KPT/2022 : DITJEN PTI tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik
38. Nomor 4757/B/GT.01.01/2022 : DITJEN GTK tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022 
    

    ---

Peraturan Menteri Agama

1. 33 Tahun 2016: Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan, untuk lampirannya unduh di sini
2. 49 Tahun 2014: Pemberian,penambahan Dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pns Di Lingkungan Kemenag
3. 49 Tahun 2016: Ortaker Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
4. 59 Tahun 2016: Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
5. Panduan Izin Penyelenggaraan Program Studi Tahun 2018
6. 07 Tahun 2021 : Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Lektor Kepala dan Profesor Dalam Rumpun Ilmu Agama.
7. 05 Tahun 2020 : Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama Pada Perguruan Tinggi
8. B-1856/DJ.I/PP.00.9/06/2021 : Implementasi Program Dan Kebijakan Bidang Kampus Merdeka Dan Merdeka Belajar, Ma’had Al-Jami’ah Dan Rumah Moderasi Beragama Di Lingkungan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
9. NOMOR 74 TAHUN 2015 : PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
10. NOMOR 17 TAHUN 2017 : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 74 TAHUN 2015 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
11. NOMOR 17 TAHUN 2020 : IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN SERTIFIKAT PROFESI PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
12. Nomor 73 Tahun 2022 : Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama; Bahan Tayang PMA No.73 Tahun 2022
13. Nomor 39 Tahun 2022 : Perubahan Atas PMA 49 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
14.  

Keputusan Menteri Agama

1. Nomor 81 Tahun 2021 : TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 515 TAHUN.2O2O TENTANG KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI ATAS DAMPAK BENCANA WABAFI COVID- 19
2. Nomor 494 Tahun 2022 : Tentang Tahun Toleransi 2022

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam

1. NOMOR 102 TAHUN 2019 : Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
2. B-1642.2 /DJ.I/Dt.I.III/PP.01/6/2021 : Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021
3. NOMOR 7290 TAHUN 2020 : Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
4. B-2325/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/07/2021 : Implementasi Keringanan UKT
5. Nomor 7213 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
6. B-2721.1/DJ.I/PP.00.9/08/2021 : PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN AKADEMIK 2021/2022 SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
7. Nomor 1591 Tahun 2022 : Petunjuk Teknis Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
8. B-3634.2/DJ.1/KP.01/11/2022 : Ketentutan BKD PTKI
9. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2024 : Pelaksanaan Kebijakan Akreditasi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. NOMOR 7141 TAHUN 2023 : Tentang Klasifikasi Rumpun Ilmu Dan Nama Prodi Pendidikan Akademik Pendidikan Profesi Pada PTKI

Instruksi Menteri Agama

1. Nomor 2 Tahun 2021 : Penghormatan Bendera Merah Putih dan Doa

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama

1. Surat Edaran Nomor SE 2 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

1. NOMOR 194/E.E3/AK/2014 : IZIN PENYELENGGARAAN DAN AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
2. Nomor 12/E/KPT/2021 : Salinan Keputusan Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

1. Persyaratan dan Prosedur Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta serta Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (pdf)

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

1. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
2. Surat Edaran Nomor: 073.BAN-PT/LL/2022 Tentang Surat Edaran Penyederhanaan Mekanisme PEPA

Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya Nomor 13 Tahun 2021

Menpan-RB

1. Larangan Mudik ASN Tahun 2021 Nomor 8 Tahun 2021 
2. Jabatan Fungsional Nomor 1 Tahun 2023

Menteri Dalam Negeri

1. Nomor 13 Tahun 2021 : Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Keputusan Bersama Menteri 

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Untuk Unduk SK silahkan unduh disini untuk unduh Lampiran Silahkan unduh disini)
2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Sekjen Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekjen Kementrian Agama, Sekjen Kementrian Kesehatan, dan Sekjen Kementrian Mendagri. Tentang Penyampaian Salinan Keputusan Bersama Menteri “tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Untuk unduk silahkan klik disini)

Bupati Ponorogo

1. Nomor 713/1807/405.01.3/2021 : Perpanjangan Kesepuluh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Ponorogo.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

1. SIARAN PERS HM.4.6/158/SET.M.EKON.3/06/2021 : Penguatan Implementasi PPKM Mikro dan Percepatan Vaksinasi, Kunci Utama Pengendalian Lonjakan Covid-19

IAIN Ponorogo

1. Laporan Evaluasi Pesona I